Kadin: Kondisi Ekonomi Indonesia Sangat Berat

MAGELANGEKSPRES.COM,JAKARTA - Panjangnya masa pandemi corona atau Covid-19 telah melemahkan perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai kondisi ekonomi nasional saat ini sangat berat. Pasalnya, kondisi ekonomi nasional terpuruk karena imbas corona jumlah tenaga kerja di seluruh Indonesia durumahkan dan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mencapai lebih dari 6 juta lebih. \"Data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pekerja yang sudah dirumahkan sudah lebih dari 5,2 juta orang. Ekonomi kita sudah sangat berat. Menurut Kemenkeu pertumbuhan ekonomi kita minus 0,4 persen,\" kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani dalam video daring, kemarin (16/5). Pada kuartal I/2020 pertumbuhan ekonomi nasional hanya 2,9 persen. Posisi ini sangat mengagetkan banyak orang. Karena sebelumnya pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama di level 4,5-4,7 persen. Berdasarkan data tersebut, Rosan memperkirakan ekonomi domestik pada kuartal II/2020 akan lebih berat dibanding kuartal I/2020. Kadin memprediksi ekonomi Indonesia terkontraksi di posisi 3-5 persen. \"Kami perkirakan pada kuartal II/2020 minus 3-5 persen. Sebab pertumbuhan ekonomi kita didominasi oleh konsumsi domestik sekitar 57 persen, investasi 32 persen, belanja pemerintah 7-8 ersen, dan sisanya ekspor impor. Sementara sekarang ini konsumsi kita terganggu,\" ujarnya. Terganggunya konsumsi, menurut dia, imbas virus corona yang melemahkan daya beli masyarakat. Ia mencatat, menurunnya konsumsi pada Maret di dua pekan terakhir. \"Kita saat ini memang masih dalam periode ketidakpastian dan kita belum tahu kapan secara pasti ini akan berakhir. Menurut WHO kita masih harus berdampingan dengan virus sampai vaksin ditemukan,\" ungkapnya. Terpisah, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ariyo Irhamna mengatakan, dalam hal ini pemerintah harus pro aktif untuk memastikan jumlah pekerja yang dirumahkan dan di PHK. Hal itu agar bantuan sosial bisa tepat sasaran. \"Pemerintah perlu meminta data-data pekerja yang di PHK dan dirumahkan kepada perusahaan. Sehingga alokasi dan distribusi bantuan bisa tepat sasaran kepada yang membutuhkan,\" ujarnya kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (17/5). Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Haiyani Rumondang menyebutkan data yang tercatat sebanyak 1.727.913 pekerja. Data terakhir adalah 1.722.958. \"Total antara pekerja yang dirumahkan dan pekerjaan di-PHK, yang formal dan informal ini sejumlah 1.727.913 orang. Data ini adalah data hasil cleansing. Jadi hasil cleansing itu sudah lengkap identitasnya, namanya, di mana pekerjaannya, jenis pekerjaannya, nomor handphonenya dan sebagainya,\" kata dia. Adapun rinciannya, yakni pekerja formal yang dirumahkan sekitar 1.033.000 orang, kemudian yang di-PHK sekitar 377.249 orang. Untuk pekerja informal yang terdampak sekitar 316.976. Mereka tersebar di berbagai perusahaan.(din/fin)

Sumber: